Tentang Kami

Dinas Ketahahan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon terbentuk di Kota Cirebon sejak 15 April 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dalam tugas dan fungsinya mengampu  tiga urusan yaitu urusan pangan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pertanian dan urusan kelautan perikanan sebagai urusan pilihan.

Urusan pangan merupakan kebutuhan penting bagi manusia yang harus tersedia setiap saat dan aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu pemerintah kota Cirebon berkewajiban menyelenggarakan urusan pangan dalam aspek ketersediaan pangan (pasokan yang mencukupi), aksesibilitas pangan(kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan), dan pemanfaatan pangan (konsumsi pangan masyarakat yang aman dan bergizi). Selain tiga aspek utama tersebut, Stabilitas pangan juga mendapat perhatian penting, agar ketersediaan pangan selalu terjaga baik pasokan dan harga dari waktu ke waktu. Akan tetapi, berbagai persoalan dan tantangan pangan yang dihadapi kota Cirebon sebagai daerah perkotaan yang mempunyai keterbatasan lahan produksi menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian serius.

Kota Cirebon dengan luasan wilayah hanya 39,48 km2 yang terbagi menjadi 5 kecamatan dan 22 kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 341.980 jiwa pada tahun 2024 dan luas lahan baku sawah  hanya 93,63 Ha belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi sendiri, sehingga masih mengandalkan pasokan dari luar daerah, terutama dari daerah sekitar ( Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan).

Menghadapi persoalan tersebut, urusan pangan di Kota Cirebon harus selalu terpantau dan terkendali, dan sesuai dengan amanat UU No.18/2012 tentang  Penyelenggaraan Pangan, termasuk pengembangkan  Sistem Informasi Pangan (SiPangan) Daerah yang terintegrasi, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan data, kualitas, serta akses data dan informasi pangan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan.